25 Juli 2016
Anonymous Writer
Medan—USU: Membangun suatu daerah, khususnya Sumatera Utara, memerlukan kerja sama (teamwork) yang baik. Hal yang sama juga berlaku bagi Sivitas Akademika Universitas Sumatera Utara. Untuk membangun Universitas Sumatera Utara menjadi lebih baik, diperlukan kerja sama yang solid.
Demikian disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Jenderal (Purn) Luhut Binsar Panjaitan dalam Kuliah Umum bertema "Pembangunan Wilayah Berbasis Hukum, Politik, dan Keamanan." Acara yang berlangsung pada Senin (25/07/2016) di Gedung Gelanggang Mahasiswa USU tersebut berjalan lancar dan dihadiri oleh segenap Sivitas Akademika Universitas Sumatera Utara.
Hadir dalam acara tersebut, Rektor USU Prof. Dr. Runtung, S.H., M.Hum.; Wakil Rektor II USU Dr. Muhammad Fidel Ganis Siregar, M.Ked (OG), SpOG(K); Direktur Sekolah Pascasarjana USU Prof. Robert Sibarani, M.S.; perwakilan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara; anggota Majelis Wali Amanat USU; anggota Senat Akademik USU; Ketua Dewan Guru Besar USU; alumni USU; dan mahasiswa Pascasarjana USU.
Dalam kuliah umum tersebut, Luhut Panjaitan menjelaskan berbagai upaya dan strategi pembangunan yang sedang dijalankan pemerintah, di antaranya pemerataan pembangunan, terutama di luar Pulau Jawa; peningkatan daya saing; dan transformasi komoditas berbasis industri.
Ia menjelaskan, "Salah satu strategi pembangunan tersebut adalah mengalokasikan dana untuk pembangunan desa. Berdasarkan data, alokasi dana desa setiap tahun terus meningkat: tahun 2015 sebesar 0,7 miliar, tahun 2016 sebesar 1,2 miliar, tahun 2017 diperkirakan 1,7 miliar, dan tahun 2018 diperkirakan 2,3 miliar. Pemerataan alokasi dana desa ini berdampak signifikan pada penurunan angka kemiskinan. Dana tersebut dimanfaatkan untuk membangun dan mengembangkan potensi desa serta kearifan lokal. Menurut Presiden Jokowi, pemerataan harus dirasakan oleh seluruh wilayah, tidak hanya Pulau Jawa."
Pada kesempatan ini, Luhut Panjaitan juga membahas Tax Amnesty yang sedang diprogramkan pemerintah. "Tujuan Tax Amnesty adalah mengumpulkan basis data perpajakan untuk meningkatkan pendapatan pajak jangka panjang, pendapatan pajak tahun 2016, serta penguatan sistem IT perpajakan. Jika tujuan ini tercapai, pemerintah dapat menurunkan tarif pajak sekaligus memperkuat penegakan hukum perpajakan," ujarnya.
Ia menambahkan bahwa Tax Amnesty adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang tanpa sanksi administrasi dan pidana perpajakan, dengan syarat melaporkan harta dan membayar uang tebusan sesuai undang-undang.
Rektor Universitas Sumatera Utara Prof. Dr. Runtung, S.H., M.Hum., menyampaikan terima kasih kepada Menko Polhukam atas kunjungannya. "Kami sangat berterima kasih atas waktu yang Bapak luangkan di tengah kesibukan untuk memberikan kuliah umum yang mencerahkan Sivitas Akademika Universitas Sumatera Utara. Semoga kita semua bisa memetik manfaat maksimal dari kuliah ini," ungkap Rektor.
Reshuffle Kabinet
Berdasarkan informasi dari laman Kompas.com, Presiden RI Joko Widodo melakukan reshuffle kabinet jilid II di Kompleks Istana Negara Jakarta. Dalam jumpa pers (27/07/2016), 13 menteri baru diperkenalkan, termasuk Jenderal (Purn) Luhut Binsar Panjaitan sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman. Posisi Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan kini diisi oleh Jenderal (Purn) Wiranto.
Dari Gagasan ke Solusi: “GREENEYE” Antar Mahasiswi Fahutan USU Menjadi Juara Pilmapres 2026
BeritaHalal Bihalal 1447 H Fahutan USU Digelar Hangat, Perkuat Silaturahmi Antar Sivitas Akademika
BeritaTak Sekadar Tanam Pohon, Aksi di Fakultas Kehutanan USU Ini Buka Peluang Ekonomi Baru
